Anggota militer dalam politik dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk demokrasi.

Panglima TNI Jendral Djoko Santoso menyatakan minggu lalu bahwa kerusuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sempat terjadi adalah tanda Indonesia belum siap akan demokrasi.

Djoko Santoso.

Djoko menekankan dalam sebuah konferensi pers kalau TNI hanya berurusan dengan konflik, yang dapat membahayakan kesatuan bangsa:

Jadi hal-hal seperti itu merupakan indikasi atau pertanda kita belum siap melaksanakan demokrasi.

Beliau menyinggung perselisihan yang berlangsung diantara pendukung calon-calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

Selain menyatakan perlunya TNI untuk tidak terlibat dalam perselisihan-perselisihan tersebut, Djoko juga mengedepankan peran TNI dalam menjaga perdamaian.

Dijabatnya Asisten Personel KSAD, Mayjen Tanribali Lamo, sebagai Staf Ahli Mendagri menjadi penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Selatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun bisa dilihat sebagai kembalinya TNI dalam dunia politik Indonesia, kalaupun mereka sempat meninggalkannya.

Tanribali pensiun dari karir militernya sebelum penunjukannya sebagai seorang pemerintah daerah, sebuah kedudukan yang menugaskannya untuk mengembalikan keamanan di Sulawesi Selatan.

Presiden SBY di masa tentaranya.

Yudhoyono sendiri pensiun dari TNI setelah ia menerima jabatan di kabinet yang dipimpin Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Mayor Jendral Aster KASAD Prijanto adalah anggota TNI lain yang melepaskan karir militernya untuk mendampingi Fauzi Bowo dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2007 lalu.

Beberapa pensiunan TNI dikabarkan telah bersiap untuk mengikuti pencalonan gubernur dan wakil gubernur di pemilihan-pemilihan daerah mendatang.

Ketidakpuasan Djoko dengan proses demokratisasi mirip dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menganggap demokrasi tidak cocok dengan nilai-nilai ketimuran.

Kalla mengatakan minggu lalu:

Tidak mengagetkan jika masyarakat memilih tokoh-tokoh yang dapat menjaga disiplin dan stabilitas. Kemungkinannya dengan mereka yang memiliki latar belakang TNI lebih kuat.

Anggota DPR RI Ichsan M Loulembah berpendapat jika pemerintah harus fokus melakukan tugasnya dan berhenti memperhatikan permasalahan militer-sipil.

Ia melanjutkan, yang paling penting adalah bisa tidaknya pemerintah menjalankan tugas mereka dengan baik, sipil ataupun militer, dan buktinya, Gubernur Tanribali Lamo telah menunjukkan kepemimpinan yang “bermanfaat dan inspiratif”.

Artikel ini diterjemahkan oleh Hannah Mulders dari versi bahasa Inggris - Military Men

Tags: Demokrasi, Djoko Santoso, Fauzi Bowo, Gus Dur, Jakarta, Jusuf Kalla, Karir, Kasad, Kerusuhan, Konflik, Militer, Panglima TNI, Pemerintah Daerah, Pemilihan Kepala Daerah, Pensiun, Pilkada, Politik, SBY, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Susilo Bambang Yudhoyono, TNI