Perdebatan untuk melarang sekte-sekte Islam seperti Ahmadiyah.

Setelah melarang beredarnya sekte Al-Qidayah Al-Islamiyah baru-baru ini, beberapa pihak masyarakat tengah berupaya agar Ahmadiyah, aliran Islam lain yang telah lama didirikan, untuk mendapat perlakuan yang sama.

Dilarangnya Ahmadiyah

Para pemerintah atau lembaga-lembaganya saat ini sedang menimbang pelarangan atas aliran Ahmadiyah, bersama dengan kegiatan, kitab dan ajaran-ajarannya. Ahmadiyah dibangun di Punjab, India, pada tanggal 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad, dan memiliki sekitar 200,000 jemaah di Indonesia selain milyaran lain pengikutnya di sekeliling dunia.

“Tim Pakem” (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) sebagai bagian dari Kejaksaan Agung akan menggelar pertemuan pada tanggal 8 Januari untuk memulai bahasan akan masalah ini.

Pemusatan

Sebuah delegasi dari Forum Umat Islam (FUI), suatu perkumpulan yang merupakan induk dari 53 organisasi masyarakat Islam lain, memberikan surat kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji pada tanggal 3 Januari yang berisikan permintaan agar Ahmadiyah segera ditutup.

Salah satu anggota dari delegasi tersebut, Amin Djamaludin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa Ahmadiyah harus dilarang bukan karena ajarannya sesat, namun karena pimpinan mancanegara Ahmadiyah hendak menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatannya. Beliau mengetahui hal ini dari “Al- Fadhl International” jilid 13, 14 dan 20 di tahun 2000, yakni sebuah majalah Ahmadiyah yang diterbitkan di Inggris.

Selain itu, ia juga menyatakan kalau FUI sudah mengumpulkan banyak bukti pelencengan Ahmadiyah dari ajaran Islam, khususnya didalam kitab suci aliran tersebut, Tadzkirah.

“Pokoknya kalau tidak dilarang, kita minta Ahmadiyah buat agama sendiri diluar Islam, jangan mengacak-acak Islam.”

Sebuah perkumpulan induk lain, yaitu Aliansi Umat Islam (Alumni) di Bandung yang mewakili 47 organisasi Islam lain, mengeluarkan ancaman terhadap pemerintah untuk menurunkan 40,000 massa bila Ahmadiyah tidak dilarang sebelum Tahun Baru Islam (Muharram).

Mereka yang mendukung dilarangnya Ahmadiyah biasanya berujar bahwa pemerintah wajib memberlakukan fatwa MUI (Nomor 11) yang dikeluarkan pada tahun 2005.

Memberhentikan MUI

Pada tanggal 22 Desember, Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara senior, mantan anggota pemerintah yang juga seorang penulis, berpendapat sebaiknya MUI, dan bukannya NU, yang dibubarkan. Anggapan ini disebabkan oleh kekerasan yang selalu timbul terhadap kelompok-kelompok keyakinan tertentu setelah fatwa MUI diedarkan.

Adnan Buyung Nasution

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun menyetujui. Di tanggal 30 Desember, beliau menilai bahwa MUI “gegabah keluarkan pendapat” dan masih banyak lembaga Islam lain yang lebih berguna.

Namun jika MUI tidak bisa dibubarkan, maka pimpinannya yang perlu dirombak.

Dan baru-baru ini pada tanggal 7 Januari, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melakukan demonstrasi kecil diluar gedung Kejaksaan Agung di Jakarta dan di beberapa kota lain, yang isinya meminta agar Negara melindungi kebebasan beragama.

Artikel ini diterjemahkan oleh Hannah Mulders dari versi bahasa Inggris - Banning Islamic Sects

Tags: Agama, Ajaran Islam, Aliran Ahmadiyah, Aliran Islam, Aliran Sesat, Demonstrasi, Dilarang, Fatwa, Inggris, Jaksa Agung, Kepercayaan, Kitab Suci, Majalah, Majelis Ulama Indonesia, Mirza Ghulam Ahmad, Pakem, Punjab India, Sekte