Perlu tidaknya pemerintah memperdulikan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Politisi dan Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Salahuddin Wahid mengatakan pada tanggal 14 Februari bahwa pemerintah seharusnya tidak memberi kepentingan lebih terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI.

Negara itu rujukannya UUD 1945 dan undang-undang.

Fatwa terhadap Ahmadiyah dan kemungkinan juga fatwa terhadap sekte-sekte Islam lainnya didasarkan oleh segi pengertian agama tertentu, namun pemerintah tidak perlu merujuk pada MUI, ujarnya.

Adnan Buyung Nasution

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa MUI adalah peninggalan susunan Orde Baru, yakni suatu cara untuk mengendalikan masyarakat.

Halaman depan koran Surya.

Sementara itu, nampaknya tidak acuh akan pandangan ini, Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin mengatakan banyaknya desakan dari kalangan DPR untuk mengeluarkan fatwa baru, kali ini mengenai Hari Valentine, seperti Anwar Saleh dari Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan:

Jadi, sangat perlu MUI mengeluarkan imbauan.

Ma’ruf berpendapat kalau merayakan Hari Valentine sudah jelas haram, namun ia tidak yakin akan perlunya sebuah fatwa, dan kali ini tidak ada sebutan tentang konspirasi.

Artikel ini diterjemahkan oleh Hannah Mulders dari versi bahasa Inggris - New Order Relics.

Tags: Agama, Ahmadiyah, Fatwa, Haram, Islam, Koran, MUI, Partai, PBB, Pesantren