Berikut ini saya kutipkan dari George Junus Aditjondro:

          Empat partai berbasis agama Islam lolos ke Senayan, yakni PKS (57 kursi), PAN (43 kursi), PPP (37 kursi), dan PKB (27 kursi). Sementara itu, ada empat partai Islam yang juga tidak lolos ke Senayan, yakni PBB, PKNU, PMB, dan PBR.

Dua partai lain yang mendampingi tiga besar – Demokrat (150 kursi), Golkar (107 kursi) dan PDIP (95 kursi) – dalam sembilan besar yang lolos ke Senayan, adalah Gerindra (26 kursi) dan Hanura (18 kursi) (Harian Jogja, 15 Mei 2009) yang didirikan oleh dua orang mantan jenderal, Prabowo Subianto dan Wiranto, sesudah mereka gagal merebut kursi kepresidenan dalam Pilpres 2009.

 

Usaha Memusatkan Suara Islam Politik ke SBY:

            Di awal proses konsolidasi menghadapi Pilpres mendatang, Demokrat berusaha mengajak keempat partai Islam yang sudah lolos ke Senayan untuk berkoalisi mendukung pencalonan SBY untuk masa jabatan kepresidenannya yang kedua. Namun ada dua kejadian yang sempat mengancam keutuhan koalisi itu. Pertama, usaha Demokrat merangkul PDIP untuk berkoalisi dalam kampanye Pilpres, dengan harapan PDIP tetap berkoalisi dengan Demokrat dalam menyusun pemerintahan baru nantinya, dan menguasai blok mayoritas di parlemen. Kedua, penetapan Gubernur BI, Boediono, sebagai running mate  SBY dalam Pilpres mendatang.

Kedua peristiwa itu nyaris ‘menggoyahkan iman’ keempat partai Islam yang lolos ke Senayan, khususnya PKS dan PAN, untuk tetap berkoalisi dengan Demokrat. Soalnya, PKS sejak awal tidak suka berkoalisi dengan PDIP, karena PKS tidak dapat menerima Presiden perempuan. Selain itu, hanya PKS-lah partai berbasis massa Islam yang paling eksplisit memperjuangkan syariat Islam. Sedangkan PKB dan PAN, walaupun diprakarsai oleh tokoh-tokoh politik NU dan Muhammadiyah, mengklaim diri sebagai partai yang terbuka, dengan menerima anggota dan caleg non-Muslim.

Namun soal ideologi, sesungguhnya para tokoh PKS terbagi dalam tiga faksi. Pertama, faksi Anis Matta, Sekjen PKS yang didukung oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin; kedua, faksi Tifatul Sembiring, Presiden PKS yang didukung oleh Hidayat Nur Wahid  (HNW), mantan Presiden PKS yang kini Ketua MPR-RI; dan ketiga, faksi kader-kader PKS yang sudah terjun dalam Kabinet SBY-JK, seperti Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Fraksi Anis Matta dan Hilmi Aminuddin ditengarai dekat dengan keluarga Cendana, dan berada di balik iklan PKS yang menjuluki Soeharto sebagai “guru bangsa”, sejajar dengan Bung Karno, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Ashari. Faksi ini juga yang mendorong PKS untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto dan Sholahuddin Wahid dalam Pilpres 2004. Sementara itu, Faksi Tifatul dan HNW berasal dari gerakan Tarbiyah yang ingin mentransplantasi ideologi Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan ideologi keagamaan Wahabi dari Arab Saudi. Boleh dikata, merekalah peletak dasar ideologi PKS. Sedangkan faksi ketiga, lebih bersifat teknokratis (Indonesia Monitor 2008a, 2008b).

Dengan demikian, dukungan ribuan anggota PKS mungkin akan terbagi tiga: sebagian (???) mendukung SBY + Boediono,  sebagian (??) mendukung pasangan JK + Wiranto, dan sebagian (?) mendukung Megawati + Prabowo, karena sejarah kedekatan Prabowo dengan kelompok-kelompok Muslim militan. Polarisasi suara grassroot partai-partai Islam yang lain, baik yang lolos maupun yang tidak lolos ke Senayan, juga bisa terbagi di antara ketiga pasangan capres dan cawapres itu.

Terbukti, walaupun pimpinan Sekjen PAN hadir dalam deklarasi pasangan ini di Bandung, Jumat, 15 Mei lalu, ada anggota DPR-RI dari Fraksi PAN, Drajat Wibowo, turut menemani JK dan Wiranto, waktu pasangan ini datang mendaftarkan diri di kantor KPU, hari Sabtu pagi, 16 Mei lalu. Selain Drajat Wibowo, juga hadir dalam acara itu, seorang anggota DPR-RI dari Partai Bulan Bintang, Ngabali, yang tegas-tegas menyatakan dukungannya kepada pasangan JK-Wiranto.

Berarti, kehadiran pimpinan PKS, PAN, PKB, dan PPP dalam upacara bergelimang kemewahan di Sasana Budaya Ganesha di kampus ITB, belum merupakan jaminan bahwa sebagian besar anggota keempat partai akan mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres, 9 Juli mendatang. Belum lagi anggota partai-partai berbasis Islam yang tidak lolos ke Senayan, tapi dapat menyalurkan suara mereka ke  ketiga pasangan capres-cawapres yang telah terdaftarkan di KPU. PKNU misalnya, berbeda dengan induknya (PKB), telah menyatakan dukungannya ke pasangan Megawati-Prabowo. Sedangkan PRB, menyatakan dukungannya ke pasangan SBY-Boediono.

 

 

Makanya, para pendukung SBY tidak hanya mengandalkan dukungan suara keempat partai berbasis Islam itu  untuk memenangkan pasangan mereka dalam Pilpres mendatang. Sejak 2004, para pendukung SBY  telah aktif membangun citra sang Presiden sebagai “pengayom Islam” melalui pendirian Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam. Tiga orang Menteri dalam Kabinet SBY-JK, yakni Mensekneg M. Hatta Rajasa, Mensekkab Sudi Silalahi, dan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni, menjadi pembina yayasan itu. Salah seorang pengawasnya adalah Brigjen Kurdi Mustofa, sekretaris pribadi Presiden. Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi salah seorang sekretaris yayasan itu, dan salah seorang bendahara yayasan itu adalah Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono. Sedangkan ketua umum yayasan itu, Harris Thahir, sudah kenal SBY sejak  menjabat sebagai Danrem di Yogya (Antara News, 16 Sept. 2008; http://www.majalahdzikie.com , diakses tanggal 14 Mei 2009).

Melalui yayasan ini, para pendukung SBY merangkul komunitas Betawi, dengan mengangkat Imam Masjid Kwitang, Habib Abdul Rahman al-Habsyi sebagai pengawas yayasan, mendampingi Brigjen Kurdi Mustofa, mantan anggota tim kampanye SBY dalam Pilpres 2004.

Majelis dzikir yang bermarkas di Tebet Timur, Jakarta, memang salah satu komponen pendukung SBY sejak Pilpres 2004. Sebelum Pemilu 2004, majelis ini tiap Kamis malam melafalkan doa-doa di pendopo Puri Cikeas. Dzikir rutin itu hijrah ke Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Negara sejak Desember 2004, setelah SBY terpilih jadi Presiden. Sejak saat itu, berdzikir bersama SBY di Masjid Baiturrahim di malam Tahun Baru dijadikan kebiasaan. Malam Tahun Baru 2008, antara 3.000 sampai 4.000 jemaah Majelis Dzikir SBY Nurussalam berdzikir bersama SBY (Kompas, 31 Des. 2007; Tempo, 13 Jan. 2008: 34).

Kegiatan yayasan ini tidak terbatas pada penyelenggaraan dzikir bersama SBY di masjid istana. Majelis dzikir yang punya cabang di hampir seluruh provinsi dan sering menggelar dzikir bersama ke berbagai kota (Tempo, 13 Mei 2008), juga menerbitkan majalah dan buku. Kegiatan ini menghubungkan pendukung SBY dengan MUI, sebab wakil pemimpin umum Majalah Dzikir adalah Ustadz H. Mohammad Hidayat, khatib anggota Dewan Syariah Nasional MUI Pusat (http://www.kabarindonesia.com, 21 Agustus 2007).

Penerbitan, bukanlah kegiatan yayasan ini yang paling banyak menghabiskan dana. Yang lebih banyak menyedot dana adalah pemberangkatan ibadah umroh untuk ulama. Sampai September 2008, yayasan ini telah lima kali memberangkatkan rombongan umroh sekitar 50 orang. Dalam ‘kloter’ kelima termasuk beberapa ulama karismatik, seperti Jafar Umar Thalib, mantan panglima Lasykar Jihad, dan KH Nurul Arifin, mantan Panglima Lasykar Berani Mati pendukung Gus Dur (Antara News,16 Sept.  2008).

Pemberangkatan ibadah umroh ratusan orang ulama itu menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, apakah kegiatan yayasan ini bukan merupakan wahana mobilisasi dukungan  para ulama bagi kepresidenan SBY, apalagi dengan melihat bagaimana ulama-ulama militan seperti Jafar Umar Thalib dan Nurul Arifin juga disponsori oleh yayasan ini? Kedua, dari mana dana untuk membiayai kegiatan semi-politis ini?

Menjawab pertanyaan kedua diajukan ke ketua umum yayasan ini,  Harris Thahir hanya mengatakan, semua pemberangkatan ibadah umroh bagi ulama-ulama itu dari dana pribadinya, dan “tidak ada pembiayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” (Antara News, 16 Sept. 2008).Tapi apa mungkin seorang Harris Thahir punya dana pribadi sebanyak itu?

Jawaban yang lebih masuk akal dapat dilihat dari siapa yang diangkat menjadi bendahara yayasan ini, yakni Aziz Mochdar. Mitra Bambang Trihatmojo ini menguasai 30% saham PT Asriland, sementara Bambang dan Halimah menguasai 70% saham. Investment vehicle Bambang Trihatmojo ini menguasai 10% saham PT Global Mediacom, yang memiliki saham stasiun televisi RCTI, TPI, Global TV dan perusahaan TV cable Indovision (Aditjondro 1998: 93-4; Aditjondro 2006: 85; Ardi & Amri 2008: 642, 710).

Seorang itu, adik Aziz, Mochsin Mochdar, adalah adik ipar BJ Habibie, yang bersama isterinya, Siti Rahayu Fatimah alias Yayuk Habibie, menguasai Citra Harapan Group. Kelompok ini meliputi 14 perusahaan, yang ikut dibesarkan oleh proyek-proyek yang dulu dikuasai oleh BJ Habibie (Aditjondro 1998: 94-5; Aditjondro 2006: 85).

Bendahara Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam yang kedua, Hartanto Edhie Wibowo, adalah anggota keluarga besar SBY yang sudah terjun ke dunia bisnis, di samping Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama BNI, yang juga adik kandung Ny. Ani Yudhoyono (Tribun Batam, 7 Febr. 2008).

Hartanto Edhie Wibowo, yang juga Ketua Departemen BUMN DPP Partai Demokrat ini tercantum sebagai Komisaris Utama PT Power Telecom. Sedangkan Komisaris Independen perusahaan ini adalah pakar telematika KRMT Roy Suryo Notodiprodjo, yang Ketua Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat. Sedangkan di jajaran direksi ada adik kandung Menteri Sekneg M. Hatta Rajasa,

 

 

 

 

 yakni Achmad Hafisz Tohir. Perusahaan milik keluarga Tjokrosaputro, pemilik Batik Keris, Solo, di tahun 2007 menandatangani kontrak 20 tahun dengan PT Kereta Api, untuk memasang jaringan telekomunikasi fibre optic sepanjang jaringan rel PT KA (Tempo, 27 April 2009; http://www.indonesia-monitor.com, & & 14 April 2009, diakses tgl. 16 Mei 2009; http://www.jakartapress.com, diakses tgl 14 April 2009).

Kesimpulannya, melihat latar belakang kedua Bendahara Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, maka bisa dikatakan bahwa fungsi yayasan ini, selain membantu mobilisasi dukungan dari komunitas Islam bagi SBY, adalah untuk membantu menciptakan citra positif bisnis keluarga Soeharto, keluarga Habibie, keluarga Tjokrosaputro, dan keluarga besar SBY sendiri.

 

Terpecahnya Dukungan Keluarga Besar TNI & Polri:

            Selain menelusuri dukungan suara pemilih Muslim, kita perlu menelusuri ke mana larinya suara keluarga besar militer dan polisi dalam Pilpres mendatang, mengingat tradisi politik “merangkul umat” dari faksi-faksi angkatan bersenjata sejak masa Orde Bar. Untuk itu, kita perlu perhatikan manuver kedua mantan jenderal eks-Golkar dengan partai mereka. Wiranto memutuskan untuk berduet dengan JK, sedangkan Prabowo Subianto telah bersepakat menjadi calon wakil presiden Megawati. Dengan syarat, Wakil Presiden punya kekuasaan yang cukup besar, mengikuti preseden pembagian kerja antara SBY dan Jusuf Kalla, di masa pemerintahaan duet mereka.       

            Dengan munculnya tiga orang mantan jenderal TNI/AD sebagai capres dan dua cawapres, suara keluarga besar TNI dan Polri bisa terpecah tiga: sebagian mendukung pasangan  SBY + Boediono, sebagian mendukung pasangan JK + Wiranto, dan sebagian mendukung pasangan Megawati + Prabowo. Belajar dari pengalaman pilpres 2004, generasi tua di lingkungan keluarga besar TNI kemungkinan  akan mendukung Wiranto, sedangkan generasi muda di lingkungan TNI akan terbagi di antara mereka yang mendukung SBY dan Prabowo (Kompas, 5 April 2009). Lalu, berbeda dengan menjelang Pilpres 2004, keluarga Polri bisa terpolarisasi antara pendukung SBY, pendukung Wiranto dan pendukung Prabowo.

Prabowo berusaha merebut suara keluarga besar TNI dengan merangkul sejumlah mantan jenderal, seperti Muchdi Purwopranjolo dan Gleni Kairupan yang duduk dalam struktur Partai Gerindra (Pambudi 2009: 160). Walaupun tidak duduk dalam struktur, ada 19 orang purnawirawan jenderal yang juga mendukung Prabowo (Kompas, 5 April 2009).

Sedangkan Wiranto telah lebih dulu melibatkan sejumlah mantan jenderal, seperti mantan Kepala Staf TNI/AD, Ary Mardono, mantan Gubernur Jawa Tengah Ismail, mantan Kasum ABRI Fachrul Rozi, mantan KSAD Subagyo H.S., mantan KSAL Bernard Kent Sondakh, mantan Pangdam VII Wirabuana Suaedi Marasabessy, dan mantan Kapolri Chaerudin Ismail dalam kepengurusan Hanura, yang dideklarasikan  21 Desember 2004 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta (Adi Soempeno & Kunto 2007: 213; Tempo, 5 April 2009: 62; inilah.com, 9 Jan. 2009).

Namun strategi kedua jenderal itu susah melawan kelihaian SBY yang selama lima tahun telah secara sistematis melibatkan jauh lebih banyak mantan jenderal TNI dan Polri dalam berbagai tim suksesnya, baik tim resmi maupun tim bayangan. Secara resmi, mantan Wakil Asisten Sospol Kepala Staf Sospol ABRI, Mayjen (Purn.) Yahya Sacawira bertindak sebagai Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat. Sedangkan semua tim bayangan dikomandani oleh mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn.) Djoko Suyanto. Selain itu masih ada Mayjen (Purn) Sardan Marbun, anggota staf khusus kepresidenan yang memimpin Tim Romeo; Mayjen (Purn) Soeprapto, Komisaris PT Indosat, yang mengetuai Tim Sekoci, didampingi Mayjen (Purn) Irvan Edison;  Mayjen (Purn) Abikusno, mantan Asisten Logistik Panglima TNI yang memimpin Tim Delta. Belum lagi Kol. (Purn) Hadi Utomo, Ketua Umum Partai Demokrat yang adik ipar SBY dan punya latar belakang intelijen dan Kopassus (Tempo, 22 Febr.  2009: 30-31, 19 April 2009: 29; Gatra,  8 April 2009: 16-17; Intelijen, 6-19 Mei 2009: 12-13).

Itu hanyalah segelintir kecil dari mantan perwira tinggi TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi intelijen pemenangan SBY di tingkat nasional maupun di daerah-daerah.

 

Ke mana Larinya Suara Islam Garis Keras?

            Melihat munculnya ketiga pasang capres dan cawapres, ke mana kelompok-kelompok Islam militan akan menyalurkan suara mereka? Sejak jadi sorotan internasional karena keterlibatannya dalam mengfasilitasi kerusuhan menjelang dan sesudah referendum di Timor Leste, tahun 1999, Wiranto aktif menjalin hubungan dengan berbagai kelompok Muslim militan.

Namun sesungguhnya, kedekatan Wiranto dengan kelompok-kelompok Muslim militan sudah sejak menjadi Ajudan Presiden Soeharto. Kedekatan itu dirintis melalui persahabatannya dengan sekelompok perwira TNI/AD ex-aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), yang pernah mengikuti latihan

 

 

 

 

 militer di AS, antara lain Mayjen (Purn.) ZA Maulani, Mayjen Muchdi Purwopranjolo, Mayjen Kivlan Zein, Kol. Abdurahman Pelu, Brigjen Adityawarman Thaha, Jendral (Purn.) Fachrul Rozi, dan Mayjen Syafrie Syamsudin. Adityawarman adalah orang korps Zeni Angkatan Darat yang paling ahli merakit bom. Sedangkan Syafrie Syamsuddin, dari angkatannya di Fort Bragg, AS, lulus terbaik untuk contra spionage  dan anti-teror. Mereka mengikuti latihan intelijen AS dalam rangka politik Perang Dingin, untuk memperkuat partai-partai anti-komunis di Indonesia, Masyumi dan PSI, berikut organisasi massa seperti PII dan Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) (lihat Adi Soempeno & Kunto 2007: 139).

Sekembali ke Indonesia, sebagian perwira ex PII itu disusupkan ke kelompok-kelompok Muslim militan oleh Hendropriyono, sewaktu menjabat sebagai Asisten Intel Kodam V Jaya. Selanjutnya, ketika masih menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam  di Lampung pada akhir dasawarsa 1980, Hendropriyono menggunakan taktik counter intelligence  untuk mematahkan radikalisme petani yang muncul menentang ekspansi konglomerat-konglomerat Jakarta yang merampas tanah rakyat di sana.

Nur Hidayat Assegaf, seorang aktivis Islam yang sudah dibina oleh aparat intelijen, disusupkan ke kelompok pengajian Warsidi di Talangsari. Mantan karateka nasional itu berhasil memprovokasi Warsidi, pemilik lahan seluas 1,5 hektar. Nur Hidayat juga memprovokasi sejumlah orang dari Jawa untuk ‘hijrah’ ke Talangsari dan ‘berjihad’, di bawah pimpinan Warsidi, melawan pemerintah. Pemberontakan Warsidi meletus tanggal 7 Februari 1989, yang ditumpas oleh pasukan ABRI di bawah komando Hendropriyono dengan korban sedikitnya 246 jiwa. Nur Hidayat sendiri waktu itu tidak berada di Lampung, melainkan di Jakarta (Abduh 2003: 84-85, 169-170).

Setelah Hendropriyono diangkat menjadi Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) oleh Presiden Megawati, kesamaan strategi memanfaatkan para perwira ex PII mendekatkan Wiranto dengan Hendropriyono. Selanjutnya, di bulan November 1998, dalam memobilisasi kelompok-kelompok PAM Swakarsa untuk mempertahankan kedudukan Habibie sebagai Pejabat Presiden, Wiranto melibatkan Kivlan Zein dan Adityawarman (Simanjuntak 2000; Kompas, 1 Juni 2004).

Kemudian, sebelum dipromosikan menjadi Menko Polkam oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah perwira ex-PII telah diangkat oleh Wiranto ke eselon kedua pucuk pimpinan TNI. Sehingga pada upacara serahterima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI/AD Wiranto ke Laksamana TNI/AU Widodo Adi Sutjipto, Panglima TNI baru itu sudah dikelilingi oleh ‘klik Wiranto’ di bawah pimpinan Wakil Panglima TNI Letjen Fachrul Rozi (Irawan 2000b: 61-67).

Berkat bantuan para perwira ex-PII didikan intelijen militer AS, terutama Muchdi yang diangkat menjadi Deputy IV, BIN mempererat hubungan dengan kelompok-kelompok Muslim militan. Bahkan kepulangan Ustadz Abubakar Ba’asyir ke Indonesia dari Malaysia tahun 1999 pun difasilitasi oleh BIN, melalui Adityawarman dan Muchdi yang khusus menjemput sang ustadz. Paling tidak sampai 2004, sang ustadz berada dalam pengawasan BIN melalui sekretaris pribadinya, Zakaria, seorang agen BIN.

Selain Zakaria, masih ada beberapa orang staf BIN yang terlibat dalam gerakan Muslim militan di Indonesia, yakni Letkol TNI/AU Abdul Haris, dan Zulkarnaen. Abdul Haris menjadi panitia penyelenggara kongres pendirian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Yogyakarta, 5-7 Agustus 2000. Ia diangkat menjadi pengurus Departemen Hubungan Antar Mujahid, dan terlibat dalam pengiriman mujahidin  ke Ambon dan Poso (Abduh 2003: 41, 76).

Berbeda dengan Abdul Haris yang jati dirinya terungkap oleh Tempo  edisi 25 Nov. – 1 Des. 2002 (hal. 69-87), identitas Zulkarnaen belum terungkap ke mata publik. Padahal, menurut sumber-sumber penulis, dialah orang BIN yang mempersiapkan kelompok aksi bom Bali. Ia juga yang merekrut aktivis-aktivis Islam di luar para alumni Ngruki, dan di tahun 2004 ikut demonstrasi-demonstrasi pro-Ba’asyir.         

            Menjelang Pemilu dan Pilpres 2004, menurut sumber-sumber tadi, berbagai kerusuhan dipicu oleh anakbuah Hendropriyono dan Wiranto, mulai dari konflik Ambon yang terakhir, sampai dengan konflik-konflik antar agama di Jawa, khususnya semakin terfokus ke wilayah Jabodetabek. Untuk memicu kerusuhan antar agama di seputar Jakarta, mereka libatkan Yani Wahid yang mantan anggota Jemaah Imron, Nur Hidayat Assegaf, Edi Sulaiman dan Hasyim Yahya.

            Seperti halnya Wiranto dan Hendropriyono, Prabowo Subianto membina hubungan dengan kelompok-kelompok Muslim militan sejak menjadi Danjen Kopassus (Mietzner 2009: 114-5). Hubungan ini diteruskannya setelah ia dipensiunkan dari militer dan terjun ke dunia bisnis dan  politik (Adi Soempeno & Kunto 2007: 146). Sebagai  mantan jenderal yang berdarah Minahasa (dari ibunya), Prabowo juga membina hubungan dengan kelompok-kelompok militan non-Muslim, khususnya Brigade Manguni di Minahasa, Sulawesi Utara, dan Front Kedaulatan Maluku (FKM) di Ambon, Maluku.

            Selain dengan Prabowo Subianto, Brigade Manguni juga didukung oleh seorang mantan jenderal berdarah Minahasa, Johnny Lumintang, abang sepupu Prabowo (Adi Soempeno & Kunto

 

 

2007: 83). Sambil mengeksploitir ketakutan orang Minahasa bahwa radikalisme Islam akan merambat ke Minahasa, Brigade Manguni membela kepentingan perusahaan tambang bermodal AS, Newmont, waktu PT Newmont Minahasa Raya (NHM) digugat ke pengadilan oleh ornop-ornop lingkungan, karena pencemaran limbah berbahaya ke Teluk Buyat di Minahasa Selatan. Waktu itu, Brigade Manguni melancarkan aksi-aksi mendukung NHM, sambil mengintimidasi para aktivis lingkungan (Siregar 2006: 190).

Jadi, berbeda dengan para mantan jenderal ex PII, Prabowo punya hubungan dengan kelompok-kelompok militan Muslim maupun Kristen. Hubungannya dengan FKM difasilitasi oleh Hendrik Izaac Lewerissa, pengacara yang semula bekerja di kongsi Yayasan Kobame (Korps Baret Merah) milik Kopassus dengan maskapai Golden Spike (AS). Ia kemudian pindah ke kelompok Kiani, setelah Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, bersama mantan jenderal Luhut Panjaitan, mengambil oper kelompok perusahaan itu dari Bob Hasan.

Sementara itu, hubungan Prabowo dengan kelompok-kelompok Muslim di Maluku difasilitasi oleh Taslim Azis, mantan juara pencak silat nasional keturunan Buton, Sulawesi Tenggara. Orang ini pernah direkrut oleh Prabowo sebagai pelatih silat di Kopassus. Di masa panas-panasnya konflik etno-religius di Ambon, Taslim Azis mengurus logistik Kopassus di Ambon, sekaligus menjadi proxy buat perusahaan eksplorasi migas Prabowo di Maluku, yang mengincar ladang-ladang migas di belahan timur Pulau Seram. Hal itu terjadi setelah pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, menyusul gejolak sosial akibat penyunatan paksa oleh Lasykar Jihad terhadap perempuan Kristen di Pulau Kesui, tahun 2000.

Anehnya, dua orang (mantan?) proxy Prabowo Subianto itu kini berada di posisi yang sepintas lalu tampaknya berseberangan. Sementara Taslim Azis menjadi seorang Wakil Sekjen Gerindra, Hendrik Lewerissa menjadi seorang Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selain itu, dalam pemilu legislatif lalu Hendrik Lewerissa menjadi caleg dari Maluku, sedangkan Taslim Azis menjadi caleg dari Kalteng.

Dari sini kita bisa lihat, berbagai konflik yang sepintas lalu tampak sebagai konflik etno-religius tidak lepas dari rekayasa faksi-faksi militer untuk memperlambat proses demokratisasi menuju supremasi sipil. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa di balik kerusuhan-kerusuhan itu sering tersembunyi kepentingan korporasi-korporasi besar. Seperti diuraikan di atas, Brigade Manguni melindungi kepentingan Newmont di Minahasa.

Di Halmahera Utara, satuan Brimob yang ditempatkan di Kecamatan Kao untuk “menengahi” konflik antara kelompok Muslim dan non-Muslim, sekaligus difungsikan untuk melindungi kepentingan maskapai tambang emas bermodal Australia, Newcrest. Satuan Brimob dikerahkan untuk menindas rakyat setempat yang memprotes ekspansi PT Nusa Halmahera Mineral (Newcrest) dari Gosowong ke Toguraci, antara Januari 2002 s/d Oktober 2003. Akibatnya, seorang tewas diterjang timah panas, dan enam orang ditahan tanpa melalui prosedur hukum (Muhammad & Maimunah 2006: 152-5; Maimunah & Wicaksono 2007: 214; Aditjondro 2008: 213).

Pengerahan aparat bersenjata untuk melindungi kepentingan korporasi, juga tampak dalam operasi bisnis Prabowo. Untuk ekspansi kilang kayu kelompok Kiani milik Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan, dua desa di Kalimantan Timur dipindahkan secara paksa dengan diteror oleh sekelompok militer. Hingga 2005, rasa takut masih menghinggapi warga lantaran lingkungan tersebut tetap dijaga oleh militer. Pengerahan tenaga militer ini dimungkinkan berkat hubungan baik yang tetap dipelihara Prabowo dengan Kopassus melalui Yayasan Kobame, serta dukungan orang-orang terdekatnya di BIN (Adi Soempeno & Kunto 2007: 187).

Sedangkan di belahan timur Sulawesi Tengah, konflik Poso membuka jalan bagi masuknya investor-investor besar, termasuk kelompok bisnis keluarga Jusuf Kalla yang membangun PLTA di Sungai Poso. Belum lagi berbagai proyek lain di Poso dan kabupaten –kabupaten lain di sebelah timurnya, seperti rencana pengembangan tambang marmer oleh kelompok Artha Graha di Morowali, hasil pemekaran Kabupaten Poso, eksplorasi dan produksi migas oleh perusahaan kongsi kelompok Medco dan Pertamina di Banggai dan lepas pantai Morowali; serta perkebunan kelapa sawit kelompok Sinar Mas dan PTPN IX di Morowali (lihat Gogali 2007; Dahniar & Lasimpo 2008: 12; Aditjondro 2005; Aditjondro 2008: 211; Aditjondro 2009: 91-4).

Seiring dengan peningkatan semangat pro-syariat Islam di daerah Bungku Tengah dan Bungku Selatan, yang kini masih bagian dari Morowali, kegiatan eksplorasi tambang nikel bermodal Kanada, INCO, semakin digalakkan ke daerah itu. Bahkan dimotori semangat etno-religius orang Bungku, tuntutan untuk pemekaran Kabupaten Bungku dari Morowali semakin kuat.

Terlepas dari itu, mudahnya dua orang kepercayaan Prabowo Subianto (Hendrik Lewerissa dan Taslim Azis) mendapat posisi di Partai Demokrat dan Gerindra, sesudah ikut mengfasilitasi konflik di antara kelompok-kelompok sipil di Maluku, menunjukkan bagaimana tangan-tangan hukum tidak dapat menyentuh mereka. Apalagi menyentuh tangan para mantan jenderal yang ikut melecut kerusuhan di Timor Leste, Maluku, Poso, dan sebelumnya di Jakarta, menjelang maupun sesudah lengsernya Soeharto dari kursi kediktatorannya.

 

 

Akhirnya, perlu juga dikemukakan, bahwa dalam berbagai konflik etno-religius di Indonesia, aparat keamanan seringkali melibatkan tokoh-tokoh militer dan polisi dari kedua komunitas agama yang bertikai. Sejumlah jenderal beragama Kristen Protestan berada di belakang kelompok-kelompok sipil Minahasa yang anggotanya beragama Kristen, sementara sejumlah jenderal beragama Islam berada di belakang kelompok-kelompok sipil Muslim di Poso.